LIMAPULUH KOTA,REDAKSISUMBAR.ID — Ada batas tipis antara wibawa seorang perwira dan kepanikan seorang yang terpojok. Garis batas itu baru saja diinjak dengan telanjang oleh Komandan Distrik Militer (Kodim 0306/50 Kota), Letkol Inf Andre Nov (DNU).
Ketika jurnalis dari Redaksi Sembar melayangkan konfirmasi penting lewat sambungan telepon WhatsApp (WhatsApp Call), (29 JUL 2026) publik berharap mendengar jawaban kesatria. Namun, yang keluar dari ujung telepon justru sebuah sandiwara verbal yang memalukan: lari terbirit-birit dari substansi kerusakan lingkungan, lalu bersembunyi di balik tameng “etika bertelepon” dan interogasi identitas.
Artikel ini bukan sekadar laporan jurnalistik biasa. Ini adalah cermin retak bagi mereka yang memegang kekuasaan namun gemetar saat kebenaran menagih akuntabilitas.
Jejak Gelap di Hutan Manggani: Pola Galian Lubang Tradisional dan Indikasi Kuat Pembekingan
Di jantung Kabupaten Limapuluh Kota, Hutan Manggani kembali membara. Aktivitas perusakan lingkungan di sana berjalan dengan pola tambang emas gaya lama, pola galian lubang konvensional yang terorganisir di dalam perut hutan lindung. Para pelaku menggunakan sistem galian lubang bawah tanah (lubang jarum/tambang manual berskala masif) yang dipadukan dengan operasional penambangan liar. Emas dikeruk habis-habisan tanpa ampun, sementara hulu sungai berubah menjadi kubangan lumpur beracun yang mengancam keselamatan warga.
Pertanyaannya, bagaimana mungkin operasional dengan pola galian lubang gaya lama yang melibatkan mobilitas pekerja, material, dan logistik di dalam kawasan hutan lindung bisa bertahan bertahun-tahun tanpa “restu” atau pelindung kuat di belakangnya? Indikasi pembekingan ini terlihat sangat nyata dari beberapa fakta lapangan berikut:
- Kebal Hukum dan Pembiaran Sistematis: Meskipun menggunakan pola galian lubang lama yang kasat mata meninggalkan jejak kerusakan ekologis, aktivitas ini berjalan mulus tanpa tersentuh tindakan tegas aparat penegak hukum setempat, seolah-olah ada kekuatan besar yang memberikan kekebalan hukum.
- Logistik dan Akses Teritorial yang Mulus: Rantai pasok kebutuhan operasional tambang galian lubang di tengah hutan mustahil lolos tanpa adanya koordinasi atau pembiaran dari pihak-pihak yang memegang kendali teritorial di wilayah tersebut.
- Reaksi Antikritik yang Berlebihan: Ketika jurnalis Redaksi Sembar mencoba mengonfirmasi dugaan keterlibatan oknum aparat dalam rantai perlindungan tambang berdarah dingin ini, reaksi yang diberikan bukan membantah dengan data lapangan, melainkan menyerang personal, mempertanyakan identitas, dan meributkan etika bertelepon.
Ketika darurat ekologis sebesar itu ditanggapi dengan bungkamnya substansi, publik tidak lagi butuh asumsi—indikasi adanya “tangan-tangan kuat” yang membekingi mafia tambang galian lubang di Manggani sudah terlalu benderang untuk disembunyikan.
Membedah Pola Pengecut: Taktik Klasik Menghindar dari Kebenaran
Taktik yang dimainkan oleh Letkol Inf Andre Nov (DNU) sangat mudah dibaca oleh siapa pun yang memiliki nalar jernih. Ini adalah pola pertahanan diri tingkat dasar bagi pejabat yang panik:
- Pengalihan Isu (Deflection): Mengalihkan pembicaraan dari “galian lubang tambang ilegal di Hutan Manggani” menjadi “bagaimana cara kamu menelepon saya”.
- Krisis Kepercayaan Diri: Mempermasalahkan hal-hal administratif yang sudah jelas (seperti kartu pers dan perkenalan awal) semata-mata untuk mengulur waktu dan memecah konsentrasi pencari fakta.
- Bungkam Total pada Substansi: Lebih baik dicap anti-transparansi daripada harus jujur mengakui apa yang sebenarnya terjadi di balik layar bekingan tambang emas Manggani.
Standar Pangdam & Sanksi Tegas: Konsekuensi Hukum Bagi Oknum yang Langgar Sumpah Prajurit
Jika tindakan Letkol Inf Andre Nov (DNU) ini ditinjau berdasarkan arahan tegas dan doktrin kepemimpinan dari Panglima Kodam (Pangdam), pembelaan diri berbasis “etika telepon” ini langsung rontok berkeping-keping. Dalam teknik kepemimpinan dan Pembinaan Teritorial (Binter) modern, seorang perwira dituntut untuk tenang di bawah tekanan (cool under pressure) dan memegang teguh Command Responsibility (tanggung jawab komando).
Ketika seorang oknum perwira terindikasi melakukan pelanggaran teritorial—terutama membiarkan atau membekingi kejahatan lingkungan berupa tambang emas ilegal berpola galian lubang lama—sanksi berat menanti sesuai dengan hukum militer dan kode etik TNI:
- Pencopotan Jabatan Seketika (Relief of Command): Sanksi administratif pertama dan paling mutlak dari Pangdam adalah menarik dan mencopot DNU dari jabatannya sebagai Dandim 0306/50 Kota guna mempermudah proses investigasi terbuka tanpa intervensi kekuasaan.
- Proses Pidana Militer (Peradilan Militer): Keterlibatan dalam membekingi kejahatan perusakan hutan lindung melanggar Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Minerba, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPMil). Sanksi pidana penjara menanti oknum yang menyalahgunakan wewenang militer untuk kepentingan perut pribadi atau kelompok.
- Sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) & Pemecatan: Tindakan melarikan diri dari konfirmasi publik, bersikap antikritik, serta mencoreng marwah institusi TNI demi melanggengkan tambang ilegal dapat berujung pada sanksi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas aktif keprajuritan.
Saatnya Bercermin dan Meminta Maaf kepada Publik
Artikel ini menantang nurani siapa pun yang membacanya—terutama Dandim 0306/50 Kota Letkol Inf Andre Nov (DNU) sendiri.
Haruskah rakyat Limapuluh Kota dan alam Hutan Manggani terus dikorbankan demi menutupi rasa malu akibat dugaan pembekingan tambang galian lubang di lapangan? Masih adakah rasa bersalah ketika melihat lumpur mengancam rumah-rumah warga, sementara Anda sibuk memperdebatkan diksi dan kesopanan di ujung telepon?
Sudah saatnya berhenti bersembunyi di balik tameng etika semu. Berani berbuat, berani bertanggung jawab, dan siap menerima sanksi tegas jika terbukti bersalah. Jika memang tidak mampu memberikan penjelasan yang transparan terkait indikasi backingan tambang ini, satu-satunya jalan terhormat bagi seorang kesatria yang salah langkah adalah berhenti mengelak, akui kelemahan, dan minta maaflah secara terbuka kepada publik serta alam Sumatra Barat yang telah kalian hancuri.
Sumpah demi apa pun, sejarah tidak akan pernah lupa siapa yang menjaga bumi, dan siapa yang sibuk meributkan tata krama demi menutupi duri di balik selimut hitam tambang galian lubang Manggani. [Rp]
