PADANG, Redaksisumbar.id – Di balik etalase toko-toko kelontong dan warung kopi di pelosok Sumatera Barat, sebuah fenomena “rahasia umum” terus berlangsung. Rokok merek HD kini menjadi primadona baru di kalangan perokok yang mencari alternatif harga miring. Namun, di balik bungkusnya yang rapi, tersimpan fakta bahwa rokok ini beredar secara ilegal tanpa dilekati pita cukai resmi.
Dominasi Merek HD di Pasar Gelap
Peredaran rokok HD di Sumatera Barat tergolong sangat masif. Jika rokok legal dengan isi 20 batang kini rata-rata dijual di atas Rp30.000, rokok HD hadir dengan harga yang sangat jomplang, yakni sekitar Rp12.000 hingga Rp15.000 per bungkus.
Perbedaan harga yang mencapai lebih dari 50% inilah yang membuat masyarakat sulit berpaling, meskipun mereka menyadari ada yang “berbeda” dari kemasan rokok tersebut—yakni absennya stiker hologram cukai yang menjadi bukti legalitas dan kontribusi pajak kepada negara.
Mengapa Rokok Ilegal Merugikan Sumatera Barat?
Banyak warga yang menganggap membeli rokok tanpa cukai hanyalah cara untuk berhemat. Namun, secara makro, peredaran rokok seperti merek HD ini berdampak langsung pada pembangunan di Sumatera Barat:
- Hilangnya Dana Bagi Hasil (DBHCHT): Setiap batang rokok legal memberikan kontribusi pajak yang dikembalikan ke provinsi dalam bentuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Dana ini digunakan untuk membiayai fasilitas kesehatan (seperti iuran BPJS masyarakat kurang mampu) dan bantuan bagi petani tembakau.
- Ketidakadilan Ekonomi: Pedagang rokok legal yang taat aturan kalah bersaing secara harga dengan pengedar rokok ilegal yang masuk secara sembunyi-sembunyi.
Gempur Rokok Ilegal: Tanggung Jawab Bersama
Gerakan “Gempur Rokok Ilegal” sejatinya bukan hanya tugas aparat, melainkan sebuah seruan moral bagi seluruh lapisan masyarakat di Sumbar. Edukasi menjadi kunci utama agar rantai distribusi ini terputus dari sisi permintaan (demand).
Masyarakat dihimbau untuk mengenali ciri rokok ilegal melalui metode sederhana “PITA”:
- Polos: Tanpa pita cukai sama sekali (seperti kebanyakan merek HD yang beredar).
- Impersonasi: Menggunakan pita cukai yang bukan peruntukannya.
- Tiru: Menggunakan pita cukai palsu (hologram kusam).
- Absah Bekas: Menggunakan pita cukai asli tapi bekas pakai (terlihat sobekan).
Konsekuensi Hukum yang Nyata
Penting bagi pemilik kedai dan distributor untuk menyadari bahwa menjual rokok tanpa cukai bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan pelanggaran pidana berdasarkan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
”Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai… dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”
Artinya, keuntungan kecil dari menjual rokok ilegal bisa berakhir dengan kerugian besar di meja hijau.
Kesimpulan
Rokok HD mungkin memberikan solusi instan bagi dompet di tengah kenaikan harga kebutuhan, namun ia merampas hak masyarakat atas layanan kesehatan yang dibiayai dari dana cukai. Menolak rokok ilegal adalah langkah nyata untuk mendukung pembangunan Sumatera Barat. (Red)
