PADANG, Redaksisumbar.id—Polemik yang sempat memicu ketegangan di Nagari Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, akhirnya menemui titik terang. Kerapatan Adat Nagari (KAN) setempat mengambil sikap tegas menyusul desakan dari puluhan pemuda dan warga yang sebelumnya mendatangi Kantor KAN.
Dalam pertemuan resmi yang dihadiri oleh jajaran pengurus KAN, tokoh adat, dan perwakilan warga, pemangku adat menyatakan tidak pernah memberikan pengakuan maupun legalitas terhadap kelompok yang menamakan diri “Aliansi Anak Nagari Limau Manis”.
”Sesuai keputusan, KAN Limau Manis tidak memberikan legalitas kepada Ruri Cs,” tegas perwakilan KAN di hadapan forum warga, merujuk pada Ruri Aprianto dan kelompoknya yang selama ini mengklaim mewakili suara Anak Nagari.
Delegasi Wewenang kepada FKAN LIMA
Sebagai langkah taktis dan administratif, KAN Limau Manis secara resmi mendelegasikan wewenang penyelesaian masalah ini kepada lembaga yang diakui, yakni Forum Pemberdayaan Anak Nagari (FKAN LIMA).
”KAN memberi wewenang penuh kepada FKAN LIMA untuk menyurati Ruri Cs terkait pernyataan mereka yang mengatasnamakan aliansi sebagai Anak Nagari Limau Manis,” tambahnya. Langkah ini diambil agar proses teguran dilakukan secara tertib dan berlandaskan mufakat adat.
Ancaman Boikot Batal dan Penertiban Spanduk
Keputusan tegas KAN ini sekaligus mementahkan klaim sepihak aliansi tersebut, termasuk membatalkan ancaman boikot terhadap operasional Corporate Social Responsibility (CSR) PT Semen Padang.
Mendengar keputusan tersebut, ketegangan yang menyelimuti warga seketika mereda karena tuntutan mereka dinilai telah diakomodasi sepenuhnya. Sebagai tindak lanjut, perwakilan massa langsung meminta izin kepada Ketua KAN untuk membersihkan atribut kelompok tak berizin tersebut di lapangan.
”Spanduk yang bertebaran di luar, kami minta izin ke Ketua KAN untuk dicopot,” ujar salah satu perwakilan pemuda yang langsung disetujui oleh forum.
Kini, situasi di Nagari Limau Manis dipastikan kembali kondusif. Masyarakat dapat kembali fokus menjaga keharmonisan nagari dan memastikan program-program yang bermanfaat bagi warga tetap berjalan tanpa intervensi pihak yang tidak bertanggung jawab.(Rp)
