PADANG,Redaksisumbar.id – Insiden berdarah yang merenggut nyawa Peri (35) di ruang karaoke Damarus kini berkembang menjadi skandal besar yang mengguncang publik. Kasus ini tidak hanya menyingkap teka-teki “barang” pemantik maut, tetapi juga membongkar sisi kelam operasional kafe, karaoke, pub, hingga diskotik di Kota Padang yang seolah berada dalam zona “abu-abu” hukum.
Misteri “Barang” dan Detik-Detik Penikaman
Penyelidikan Satreskrim Polresta Padang yang dipimpin Kasat Reskrim Kompol Muhammad Yasin bergerak cepat. Pelaku berinisial HMP berhasil diringkus kurang dari 24 jam oleh tim Opsnal di bawah komando Iptu Adrian Afandi dan Ipda Ryan Fermana.
Berdasarkan analisis rekaman CCTV, terungkap fakta krusial: ada sebuah barang yang diserahkan pelaku kepada korban sesaat sebelum pertikaian pecah.
”Fokus kami adalah mendalami apa sebenarnya barang tersebut. Benda inilah yang memicu adu mulut hebat hingga berujung pada penikaman fatal di leher kiri korban,” tegas Kompol Muhammad Yasin.
Kesaksian Owner: “Aman karena Koordinasi”
Di balik motif tersebut, muncul pertanyaan besar: Mengapa senjata tajam bisa lolos dan operasional tetap berjalan hingga dini hari? Seorang pemilik tempat hiburan di Padang yang namanya disamarkan (sebut saja “B”) memberikan pengakuan mengejutkan mengenai lemahnya taji Satpol PP Kota Padang sebagai penegak Perda.
Ia mensinyalir adanya praktik “main mata” antara oknum petugas dan pengelola.
”Jangan heran kalau razia sering kali hanya formalitas atau jadwalnya sudah bocor duluan. Ada sistem ‘koordinasi’ di bawah meja yang membuat pengawasan menjadi tumpul. Selama jalur ini aman, aturan jam operasional dan prosedur keamanan sering kali dikesampingkan,” ungkap B.
Sengkarut Izin: Kafe Berkedok Diskotik
Tragedi ini menjadi bukti nyata adanya lubang besar dalam pengawasan izin usaha. Banyak tempat di Padang mengantongi izin sebagai kafe atau resto, namun pada praktiknya beroperasi layaknya pub dan diskotik dengan pengamanan yang alakadarnya.
Ketidaksesuaian fungsi izin ini sering kali dibarengi dengan pengabaian SOP keselamatan, seperti ketiadaan pemeriksaan badan (body searching) yang ketat bagi pengunjung.
Desakan Mutasi dan Evaluasi Total
Kinerja Satpol PP kini berada di titik nadir. Publik mulai mendesak Wali Kota Padang untuk melakukan langkah ekstrem berupa mutasi besar-besaran di tubuh Satpol PP sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kelalaian pengawasan ini.
Jika otoritas terkait tidak mampu melakukan penindakan tegas terhadap pelanggaran keamanan dan jam operasional, maka tempat hiburan di Padang akan tetap menjadi zona rawan kriminalitas. Masyarakat menuntut tindakan nyata—bukan sekadar retorika administratif—demi memastikan tidak ada lagi nyawa yang melayang sia-sia di balik lampu remang hiburan malam.
UPDATE INVESTIGASI: Pihak redaksi terus berupaya mengonfirmasi dugaan aliran dana ilegal ini kepada pihak terkait. Simak terus perkembangan kasus ini hanya di sini.
Reporter: Rp
